Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali. Foto: Ist/Man

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) memperhatikan aspirasi rakyat dalam memutuskan gugatan sistem pemilu. Menurutnya, MK perlu menjaga integritas dan berani mengatakan kepada partai yang menghendaki proporsional tertutup, bahwa keputusan menentukan sistem pemilu bukanlah kewenangan MK, tetapi kewenangan pembuat UU.

“Karena akhir-akhir ini lembaga survei menyampaikan, kepercayaan publik terhadap MK terus menurun. Jadi, batasan-batasan kewenangan itu harus menjadi penjaga moral MK,” ungkap Ahmad Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (4/6/2023). 

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulawesi Tengah itu juga menyebutkan, seharusnya polemik sistem pemilu tidak perlu dibahas lagi. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan tensi sudah mulai meningkat. “Jadi MK harus memperhatikan betul aspirasi, rasa keadilan masyarakat. Ini tidak betul-betul bicara secara hukum, tapi rasa keadilan terhadap masyarakat,” tegasnya. 

Namun, Ali mengaku tidak ingin berandai-andai soal keputusan MK mengenai sistem pemilu tersebut. Jika memang MK memilih proporsional tertutup, Ali mengemukakan seluruh parpol harus bersiap menghadapi situasi tersebut.

Ia pun mengakui jika proporsional tertutup dipilih akan menimbulkan kegaduhan. Sebab, banyak pihak yang dirugikan. “Saya perkirakan akan ada kegaduhan, karena dari sisi calegnya kurang lebih ada 300 ribu caleg, ya merasa dirugikan hak-haknya. Karena tahapan pemilu sudah berjalan dengan menggunakan sistem terbuka dan PKPU sudah melaksanakan tahapan,” pungkas Ali. (we/rdn)